Magelang – Ketua Umum PP PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), Sarjoko, menyampaikan perkembangan terbaru terkait revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019. Dalam rilis Video yang dikemas dalam format “press release” dan ditujukan kepada jajaran pengurus di berbagai daerah, dalam mensikapi telah terbitnya PP No 16 Tahun 2026.
Dalam pernyataannya, Ketua Umum PP PPDI menyampaikan bahwa pihaknya terus memantau dan mengawal proses revisi regulasi tersebut. Ia juga mengajak seluruh pengurus, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk tetap solid dan mengikuti perkembangan informasi secara terkoordinasi.
“Teman-teman ketua di tingkat provinsi dan daerah diharapkan dapat mencermati situasi serta menentukan langkah yang tepat,” demikian pesan Sarjoko yang disampaikan dalam video tersebut.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya komunikasi yang terarah agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di lapangan. PP PPDI disebut terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna memastikan aspirasi perangkat desa dapat terakomodasi dalam revisi kebijakan tersebut.
Dalam press release tersebut juga menekankan bahwa setiap langkah organisasi akan diputuskan secara terukur dan berdasarkan perkembangan terbaru dari pemerintah. Para anggota diminta untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh informasi yang belum terverifikasi.
Hingga saat ini, revisi PP 11 masih menjadi perhatian utama bagi perangkat desa di seluruh Indonesia, mengingat regulasi tersebut berkaitan langsung dengan aspek kelembagaan dan kesejahteraan perangkat desa.
PP PPDI menyatakan akan terus memberikan pembaruan informasi secara berkala kepada seluruh anggotanya seiring perkembangan proses revisi tersebut. By : Puskominfo PPDI
